MIANGAS — Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyoroti kondisi infrastruktur di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, saat melakukan kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia–Filipina, Sabtu (14/2/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Sahrin menemukan sejumlah fasilitas negara yang tidak terawat, mulai dari bangunan kantor yang rusak, pagar fasilitas publik yang copot, hingga papan nama instansi yang tidak lagi terbaca.
Ia juga menyinggung belum beroperasinya layanan feri menuju Miangas dalam setahun terakhir, yang dinilai berdampak pada aktivitas masyarakat di pulau terluar Indonesia itu.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan wilayah perbatasan masih belum menjadi prioritas pembangunan.
“Wilayah perbatasan adalah beranda terdepan negara. Sudah seharusnya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat,” kata Sahrin.
Selain persoalan infrastruktur, warga Miangas juga menyampaikan keluhan terkait regulasi perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Filipina. Salah satu yang menjadi perhatian adalah batas nilai barang yang dapat dibawa dalam aktivitas perdagangan lintas negara yang saat ini sekitar USD 250.
Masyarakat berharap pemerintah dapat meninjau kembali kesepakatan perbatasan agar aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang dan kesejahteraan warga meningkat.
Sahrin menegaskan aspirasi masyarakat perbatasan perlu segera direspons melalui kebijakan konkret, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun penguatan ekonomi wilayah kepulauan.
Pulau Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Filipina dan memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara.