Oleh: Sahrin Hamid, Ketua Umum Gerakan Rakyat
Perjalanan ke Merauke bukan sekadar agenda organisasi atau kunjungan seremonial. Ia adalah perjalanan kesadaran—sebuah pengingat bahwa Indonesia tidak hanya berpusat di kota-kota besar, tetapi juga berdiri kokoh di wilayah terdepannya. Dari Jakarta kami berangkat pada Rabu malam, 11 Februari 2026, menempuh perjalanan panjang dengan transit di Jayapura sebelum akhirnya tiba di Merauke pada pagi hari.
Saat menjejakkan kaki di tanah paling timur republik ini, ada perasaan yang tak bisa diabaikan. Di sinilah Indonesia dimulai dari sisi timur. Di sinilah batas geografis sekaligus martabat bangsa dipertaruhkan. Perbatasan bukan sekadar garis di peta, melainkan ruang hidup jutaan warga yang berhak atas kesejahteraan dan keadilan yang sama seperti saudara-saudaranya di wilayah lain.
Kami disambut hangat oleh jajaran pengurus Gerakan Rakyat Papua Selatan. Sambutan yang sederhana namun sarat makna itu mencerminkan semangat kolektif untuk membangun daerah dengan daya dan upaya yang ada. Dari bandara, kami langsung menuju Pasar Merauke, tempat denyut ekonomi rakyat kecil terasa paling nyata.
Di pasar itu, mama-mama Papua menjadi wajah ketangguhan ekonomi keluarga. Mereka berdiri menjaga lapak dengan penuh semangat, menjual hasil bumi seperti matoa, pepaya, lemon, kedondong, hingga cabai. Kami berbelanja dari beberapa penjual agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata. Bagi kami, langkah kecil ini adalah bentuk keberpihakan konkret pada ekonomi rakyat.
Namun di tengah aktivitas jual beli, kami juga menyaksikan suara aspirasi yang perlu didengar. Sejumlah anak muda dan pace Papua menyampaikan keluhan terkait pengelolaan parkir yang dianggap belum memberi ruang adil bagi mereka. Kami berdialog langsung dengan perwakilan kelompok tersebut. Mereka tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin kesempatan bekerja secara layak dan bermartabat.
Di titik inilah persoalan mendasar terlihat jelas. Lapangan kerja yang terbatas membuat potensi generasi muda belum terserap optimal. Padahal semangat dan kemauan bekerja begitu besar. Negara dan pemerintah daerah harus membuka ruang yang lebih luas—melalui kebijakan yang inklusif, transparan, dan berpihak pada putra-putri asli Papua. Tanpa itu, ketimpangan akan terus menjadi lingkaran yang sulit diputus.
Perjalanan kami berlanjut ke kawasan kampung nelayan. Di sana, kami menyaksikan perahu-perahu kayu yang sedang diperbaiki dan para nelayan yang bekerja tanpa kenal lelah. Kehidupan mereka bergantung pada laut, namun tantangan yang dihadapi tidak ringan—mulai dari cuaca hingga keterbatasan fasilitas.
Di sebuah gubuk sederhana, anak-anak kecil berkumpul dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kami berbagi buku dan alat tulis, serta menyampaikan pesan penting: pendidikan adalah jalan perubahan. Anak-anak Merauke berhak bermimpi besar. Mereka berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak agar kelak mampu membangun tanah kelahirannya sendiri.
Dari pesisir, kami menuju Kampung Payung. Di sini kami menemukan pelajaran berharga tentang kesadaran ekologis. Warga secara swadaya melakukan pembibitan mangrove untuk menjaga pesisir dari abrasi. Tanpa menunggu proyek atau bantuan besar, mereka bergerak dengan kesadaran bahwa alam adalah penopang kehidupan.
Kami membeli 200 bibit mangrove dan menanamnya bersama masyarakat. Penanaman ini bukan sekadar simbolik, melainkan komitmen bahwa perjuangan politik harus berjalan seiring dengan keadilan lingkungan. Pembangunan tidak boleh mengorbankan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan rakyat.
Namun di balik semangat itu, realitas sosial tetap berbicara tegas. Masih ada rumah yang belum layak huni. Masih ada keterbatasan fasilitas pendidikan. Harapan masyarakat terhadap hadirnya sekolah rakyat menunjukkan betapa besar kerinduan mereka akan akses belajar yang lebih baik. Pendidikan, perumahan, pekerjaan, dan lingkungan bukan isu abstrak di sini—semuanya adalah kebutuhan nyata.
Perjalanan ini mencapai titik refleksi ketika kami berdiri di KM 0 Merauke. Di sana kami merenungkan satu hal penting: perbatasan bukan halaman belakang Indonesia. Ia adalah beranda depan. Dan beranda harus mencerminkan kekuatan, kerapian, dan kebanggaan.
Sudah saatnya paradigma pembangunan diubah. Wilayah perbatasan tidak boleh diperlakukan sebagai pelengkap. Ia harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional—baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Kehadiran negara tidak cukup dalam bentuk bangunan fisik, tetapi harus terasa dalam peningkatan kualitas hidup rakyat.
Malam harinya, kami berdiskusi bersama jajaran Gerakan Rakyat Papua Selatan. Percakapan berlangsung hangat dan penuh gagasan. Ada tekad bersama untuk terus memperjuangkan keadilan sosial dan memastikan suara rakyat perbatasan sampai ke pusat pengambilan keputusan.
Dari Merauke, kami membawa pesan yang jelas: pemerintah harus hadir secara utuh di wilayah perbatasan. Tidak boleh ada warga yang merasa tertinggal. Tidak boleh ada ketimpangan yang dianggap wajar. Kedaulatan sejati bukan hanya soal mempertahankan batas wilayah, tetapi tentang menjamin kesejahteraan mereka yang hidup di dalamnya.
Merauke mengajarkan bahwa Indonesia akan kuat jika wilayah terdepannya bermartabat. Jika perbatasan diperkuat secara sosial, ekonomi, dan ekologis, maka fondasi bangsa akan semakin kokoh. Tetapi jika perbatasan diabaikan, maka retakan itu akan terasa hingga ke pusat.
Karena itu, komitmen kami jelas: Gerakan Rakyat akan terus hadir dan mengawal perjuangan ini. Kedaulatan harus berdiri di atas keadilan sosial. Dan keadilan sosial hanya mungkin terwujud ketika negara berjalan berdampingan dengan rakyatnya, bukan meninggalkan mereka di garis terluar.
Dari Merauke, kita diingatkan bahwa Indonesia bukan hanya tentang pusat, tetapi juga tentang pinggiran yang harus dimuliakan. Saatnya menjadikan perbatasan sebagai prioritas, bukan sekadar wacana. Saatnya menghadirkan keadilan secara nyata di beranda timur negeri ini.