Gerakan Rakyat terus menunjukkan keseriusannya dalam menapaki tahapan penting menuju pengesahan badan hukum partai. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat Kalimantan Tengah (Kalteng) saat ini bergerak cepat memastikan seluruh persyaratan administratif terpenuhi sebelum diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Langkah ini bukan sekadar prosedur formal, melainkan fondasi utama untuk memastikan partai berdiri secara sah, kuat, dan kredibel.
Komitmen tersebut tercermin dari intensitas konsolidasi yang dilakukan di berbagai tingkatan kepengurusan. DPW Kalteng mendorong seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menuntaskan kelengkapan administrasi secara menyeluruh. Targetnya tegas: kesiapan 100 persen sebelum dokumen dikirimkan ke pusat guna memasuki tahap verifikasi resmi.
Salah satu capaian penting datang dari DPC Gerakan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur. Berkas kelengkapan organisasi telah diserahkan dan diterima langsung oleh Ketua DPD Gerakan Rakyat Kotawaringin Timur, M. Mustofa, pada Selasa (17/2/2026). Penyerahan ini menjadi bukti konkret bahwa kerja-kerja struktural di tingkat kabupaten berjalan sesuai rencana dan jadwal yang telah ditetapkan.
Dokumen yang diserahkan mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari susunan kepengurusan, data keanggotaan, domisili sekretariat, hingga dokumen administratif pendukung lainnya. Seluruhnya dipersiapkan dengan cermat dan melalui proses verifikasi internal yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa Gerakan Rakyat tidak ingin sekadar memenuhi syarat minimum, tetapi benar-benar membangun organisasi yang tertib dan profesional sejak awal.
Mustofa menegaskan bahwa proses ini bukan tanpa tantangan. Sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki bentang geografis luas, koordinasi antarwilayah membutuhkan dedikasi tinggi. Jarak tempuh yang jauh antar kabupaten dan kecamatan sering kali memaksa pengurus melakukan perjalanan panjang, baik melalui jalur darat maupun sungai. Beberapa daerah bahkan hanya bisa diakses menggunakan transportasi air.
Kondisi tersebut tentu memerlukan kerja ekstra. Namun justru di situlah semangat kolektif diuji. Para pengurus di berbagai tingkatan—dari DPD, DPC, hingga tingkat ranting—menunjukkan komitmen kuat untuk memastikan struktur partai benar-benar terbentuk hingga ke akar rumput. Konsolidasi tidak hanya dilakukan di atas meja rapat, tetapi juga melalui kunjungan langsung ke wilayah-wilayah yang secara geografis menantang.
Dalam konteks verifikasi partai politik, keberadaan struktur aktif di lapangan menjadi elemen penting. Pemerintah tidak hanya menilai kelengkapan dokumen administratif, tetapi juga konsistensi dan keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, DPW Kalteng menerapkan sistem evaluasi berlapis agar setiap DPC memastikan seluruh persyaratan telah sesuai ketentuan sebelum diserahkan ke tingkat provinsi dan pusat.
Lebih dari sekadar proses administratif, langkah ini juga menjadi momentum untuk memperkuat soliditas internal. Setiap tahapan verifikasi dipandang sebagai bagian dari pembelajaran organisasi agar Gerakan Rakyat tumbuh dengan tata kelola yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan menjadi prinsip yang terus ditekankan dalam setiap proses konsolidasi.
Di sisi lain, kehadiran Gerakan Rakyat di Kalimantan Tengah membawa pesan perubahan yang kuat. Partai ini hadir dengan tekad membangun kesadaran politik masyarakat bahwa pembaruan sistem tidak akan terjadi tanpa keberanian untuk keluar dari pola lama. Gerakan Rakyat ingin menjadi wadah perjuangan yang bebas dari dominasi oligarki maupun praktik dinasti politik yang selama ini kerap menjadi sorotan publik.
Semangat perubahan tersebut menjadi energi tambahan bagi para pengurus di daerah. Mereka meyakini bahwa kerja keras menuntaskan verifikasi bukan hanya demi legalitas formal, tetapi demi membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dan adil. Gerakan Rakyat berupaya membangun kultur politik yang inklusif, di mana aspirasi masyarakat dapat tersalurkan tanpa sekat kepentingan sempit.
Dengan diterimanya berkas dari DPC Kotawaringin Timur, optimisme di tubuh Gerakan Rakyat Kalteng semakin menguat. Progres ini menjadi sinyal bahwa target kesiapan penuh bukanlah sekadar ambisi, melainkan sesuatu yang realistis untuk dicapai melalui kerja kolektif yang terorganisasi.
Tahap berikutnya adalah memastikan seluruh kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Tengah menyelesaikan proses serupa tepat waktu. Setelah semua dokumen terkonsolidasi di tingkat DPW, berkas akan diteruskan ke DPP untuk diajukan dalam proses pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM.
Gerakan Rakyat memahami bahwa perjalanan politik masih panjang. Namun keberhasilan menuntaskan tahapan verifikasi akan menjadi pijakan awal yang sangat menentukan. Legalitas bukanlah tujuan akhir, melainkan gerbang untuk melangkah lebih jauh dalam memperjuangkan agenda perubahan.
Di tengah tantangan geografis dan dinamika politik yang kompleks, konsistensi, disiplin organisasi, serta semangat gotong royong menjadi modal utama. Dengan kerja terukur dan komitmen yang kuat, Gerakan Rakyat Kalimantan Tengah menatap proses verifikasi dengan keyakinan bahwa setiap upaya hari ini adalah investasi bagi masa depan politik yang lebih sehat dan berpihak pada rakyat.