Pulau Miangas, titik paling utara Indonesia, bukan hanya sekadar peta geografis atau simbol perbatasan. Pulau ini adalah wajah kedaulatan bangsa sekaligus cerminan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di ujung negeri. Kunjungan Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, pada pertengahan Februari 2026 menegaskan pesan yang jelas: pembangunan di wilayah perbatasan harus langsung menyentuh kebutuhan rakyat, bukan hanya sekadar proyek administratif.
Sahrin menyatakan bahwa suara masyarakat Miangas harus didengar langsung dari lapangan, bukan hanya melalui laporan dari ibu kota. Aspirasi mereka adalah tuntutan konkret untuk memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang layak dan setara dengan warga di wilayah lain. Kunjungan ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi panggilan tegas agar pemerintah hadir secara nyata.
Infrastruktur: Kunci Kehidupan dan Kesetaraan
Sahrin menyoroti kondisi infrastruktur yang masih jauh dari memadai. Jalan rusak, dermaga terbatas, dan fasilitas publik minim membuat mobilitas warga terhambat. Hal ini berdampak langsung pada akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Infrastruktur bukan sekadar fisik; ia adalah fondasi kehidupan warga, yang menentukan kemampuan masyarakat untuk berkembang dan bersaing.
Transportasi yang sulit mempersulit distribusi barang, keterjangkauan layanan medis, dan mobilitas ekonomi. Dengan perbaikan infrastruktur, arus barang dan jasa akan lebih lancar, pelayanan publik lebih mudah dijangkau, dan warga akan memiliki ruang untuk beraktivitas produktif.
📌 Investasi infrastruktur di Miangas adalah investasi langsung pada kualitas hidup warga, membuka peluang ekonomi, dan memperkuat konektivitas wilayah perbatasan.
Regulasi Perbatasan: Membuka Ruang Ekonomi dan Menjamin Kedaulatan
Selain infrastruktur, regulasi perbatasan menjadi perhatian utama. Aturan yang berlaku saat ini dinilai belum mencerminkan realitas sosial-ekonomi masyarakat Miangas. Banyak warga memiliki interaksi lintas batas dengan Filipina, tetapi seringkali aktivitas mereka terbatas karena aturan yang kaku dan kurang responsif.
Perbaikan regulasi perbatasan bukan hanya soal garis batas negara, tetapi juga memberikan ruang bagi kegiatan ekonomi legal, perdagangan, dan interaksi sosial yang aman dan produktif. Regulasi yang tepat akan mendorong masyarakat perbatasan untuk beraktivitas lebih produktif, sekaligus menjaga kedaulatan negara.
📌 Regulasi progresif akan menjadikan warga perbatasan sebagai bagian aktif dalam pembangunan, bukan sekadar terisolasi.
Pemberdayaan Warga: Membangun Generasi Mandiri
Masyarakat Miangas tidak hanya menunggu bantuan. Mereka siap berperan aktif dalam pembangunan jika diberikan kesempatan. Sahrin menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada pemberdayaan, bukan hanya perbaikan fisik. Pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja harus menjadi fokus utama agar warga bisa mandiri dan berdaya saing.
Fasilitas kesehatan yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan yang layak akan menyiapkan generasi muda untuk bersaing di tingkat nasional. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik pulau, tetapi juga menguatkan kapasitas manusia di sana.
Pesan Tegas untuk Pemerintah: Perhatian Nyata, Bukan Hanya Janji
Kunjungan ini memberikan pesan kuat kepada pemerintah pusat: pembangunan Indonesia tidak bisa hanya berpusat di kota besar dan pulau utama. Wilayah perbatasan adalah cermin kedaulatan dan keadilan sosial. Infrastruktur yang layak dan regulasi yang tepat adalah kunci untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga martabat bangsa.
Dengan perhatian serius dari pemerintah, Miangas dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan perbatasan. Warga pulau tidak lagi merasa terisolasi, peluang bisnis dan pendidikan meningkat, dan kedaulatan Indonesia diperkuat.
📌 Pulau Miangas bukan sekadar garis batas negara; ia adalah simbol harapan bagi rakyat yang menuntut kesempatan dan keadilan.
Waktunya Bertindak Sekarang
Kunjungan Ketua Umum Gerakan Rakyat menegaskan satu hal: sudah saatnya pemerintah hadir dengan tindakan nyata. Infrastruktur harus dibangun, regulasi perbatasan diperbaiki, dan masyarakat diberdayakan. Pulau Miangas bukan sekadar titik di peta; ia adalah simbol harapan, kedaulatan, dan masa depan rakyat perbatasan.
⏩ Ketika pembangunan dan regulasi dijalankan dengan tepat, potensi baru akan muncul — bukan hanya bagi Miangas, tetapi untuk kemajuan bangsa secara keseluruhan. Warga perbatasan tidak boleh tertinggal lagi. Saatnya Indonesia memastikan setiap ujung negeri mendapat perhatian nyata.