Breaking

Ingin upgrade skill tanpa ribet? Temukan kelas seru dan materi lengkap hanya di YukBelajar.com. Mulai langkah suksesmu hari ini! • Mau lulus? Latih dirimu dengan ribuan soal akurat di tryout.id.

Gerakan Rakyat Percepat Proses Legalitas: 38 Provinsi dan 458 DPD Siap Mendapat Pengakuan Kemenkumham

Gerakan Rakyat Percepat Proses Legalitas: 38 Provinsi dan 458 DPD Siap Mendapat Pengakuan Kemenkumham

Citra
Citra
calendar_today
schedule 3 min read

Menjelang peringatan hari jadi pertamanya pada 27 Februari 2026, Gerakan Rakyat menegaskan komitmen untuk mempercepat proses administratif agar mendapatkan legalitas resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Langkah ini menegaskan keseriusan organisasi dalam membangun fondasi yang kuat dan jaringan yang merata hingga ke seluruh pelosok negeri.

Ketua Tim Administrasi Gerakan Rakyat, Reni Shintalia, menyampaikan laporan terbaru mengenai pembentukan struktur organisasi nasional. Hingga 20 Februari 2026, jaringan Gerakan Rakyat telah terbentuk di 38 provinsi dan 458 kabupaten/kota, mencerminkan pertumbuhan yang masif dan konsisten.

Secara keseluruhan, struktur Gerakan Rakyat telah menjangkau 1.983 kecamatan, namun terdapat beberapa tantangan administratif, terutama di wilayah Timur Indonesia. Beberapa daerah yang menjadi fokus percepatan antara lain Kalimantan Timur dengan satu SK dan Maluku dengan satu SK. Tim administrasi saat ini fokus memperkuat koordinasi dan pendampingan agar seluruh dokumen legalitas dapat segera lengkap.

Selain memperkuat struktur organisasi, Gerakan Rakyat juga menitikberatkan pada pemenuhan semua instrumen legalitas lain sesuai ketentuan yang berlaku. Proses ini mencakup pengurusan administrasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat DPW dan DPD, serta koordinasi dengan Kantor Wilayah Hukum di setiap provinsi. Setiap langkah dijalankan secara transparan, sistematis, dan sesuai prosedur hukum, sehingga organisasi memiliki dasar hukum yang jelas untuk bergerak.

Reni menekankan pentingnya dukungan masyarakat dalam percepatan legalitas ini. “Beberapa kendala memang ada, tetapi kami yakin bisa mengatasinya dengan bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Kami memohon doa dan partisipasi seluruh masyarakat agar Gerakan Rakyat bisa memenuhi persyaratan Kemenkumham secepatnya,” katanya.

Pencapaian membangun struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota membuktikan bahwa Gerakan Rakyat bukan sekadar organisasi baru, tetapi organisasi yang bergerak cepat, memiliki visi jangka panjang, dan siap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pondasi yang kuat ini menjadi modal penting untuk melanjutkan langkah strategis berikutnya, baik dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat maupun memperluas jaringan hingga tingkat desa.

Proses percepatan legalitas ini tidak hanya soal administratif, tetapi juga simbol profesionalisme dan kredibilitas Gerakan Rakyat. Dengan legalitas resmi dari Kemenkumham, organisasi dapat menjalankan program-programnya secara efektif, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

Selain itu, Gerakan Rakyat terus melakukan evaluasi dan pemetaan wilayah yang memerlukan pendampingan tambahan. Tim administrasi bekerja sama dengan DPW dan DPD setempat untuk memastikan dokumen lengkap, SK sah, dan koordinasi lintas wilayah berjalan lancar. Pendekatan ini memastikan organisasi mampu beroperasi optimal, termasuk di wilayah geografis yang menantang seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan daerah terpencil lainnya.

Gerakan Rakyat menegaskan fokus pada tiga hal utama: memperkuat struktur organisasi, mempercepat proses legalitas Kemenkumham, dan membangun partisipasi aktif masyarakat. Kombinasi ini diyakini akan memperkuat posisi organisasi sebagai wadah aspirasi rakyat yang nyata, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tepat.

Dengan pencapaian yang sudah ada dan semangat akselerasi tinggi, Gerakan Rakyat optimistis dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum dan memperoleh legalitas resmi dari Kemenkumham dalam waktu dekat. Hal ini menegaskan bahwa organisasi tidak hanya berkembang secara kuantitas struktur, tetapi juga matang dalam tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Mari dukung Gerakan Rakyat dalam perjalanan menuju legalitas resmi Kemenkumham. Partisipasi masyarakat, baik melalui doa maupun keterlibatan aktif, menjadi energi penting agar Gerakan Rakyat terus berkembang, membangun struktur yang solid, dan memberikan manfaat nyata bagi Indonesia. Dengan fondasi yang kokoh, legalitas yang sah, dan komitmen yang jelas, Gerakan Rakyat siap menjadi wadah aspirasi rakyat yang profesional, terpercaya, dan berdampak positif di seluruh tanah air.