Kuningan, 15 Februari – Semangat perubahan dan tekad memperkuat barisan kembali ditegaskan dalam rapat konsolidasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan. Pertemuan ini menjadi titik penting untuk memastikan bahwa organisasi tidak hanya berdiri secara struktur, tetapi juga kokoh dalam komitmen, solid dalam gerak, serta sah secara hukum.
Dalam forum tersebut, Ketua DPD H. Edi Sunaedi menegaskan bahwa kekuatan sebuah organisasi politik terletak pada kesamaan visi dan kesungguhan para pengurusnya. Ia mengingatkan bahwa jabatan dalam struktur bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral dan organisatoris yang harus dijalankan dengan disiplin serta dedikasi tinggi.
Menurutnya, seluruh pengurus harus memiliki satu persepsi yang sama: siap menjadi petugas partai yang aktif dan berkontribusi nyata. Tidak cukup hanya tercantum dalam struktur, tetapi juga hadir dalam kerja-kerja organisasi, baik di bidang administrasi, kaderisasi, maupun pengabdian kepada masyarakat. Ia mengajak seluruh jajaran untuk membangun kebersamaan yang kuat sebagai fondasi mencapai tujuan jangka panjang.
Selain penguatan internal, isu legalitas menjadi fokus utama pembahasan. Proses pemenuhan persyaratan administratif di Kementerian Hukum dan HAM harus segera diselesaikan agar organisasi memiliki legitimasi formal yang kuat. Legalitas, menurutnya, bukan sekadar kelengkapan dokumen, melainkan dasar hukum yang memungkinkan partai bergerak dengan percaya diri dan profesional.
Saat ini, beberapa tahapan masih perlu dirampungkan, termasuk penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta penyelesaian izin domisili sekretariat di sejumlah Dewan Pimpinan Cabang. Tantangan ini dipandang sebagai bagian dari proses pendewasaan organisasi yang harus dihadapi dengan kerja sama dan koordinasi yang solid.
Ketua DPC Ciawigebang, H. Iik, memberikan contoh nyata komitmen dengan menyediakan rumah pribadinya sebagai sekretariat sementara. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan organisasi dimulai dari kesediaan berkorban dan bertindak konkret. Ia juga menyatakan kesiapan untuk mempercepat rekrutmen anggota serta meningkatkan sosialisasi kepartaian di tingkat kecamatan.
Upaya memperluas jaringan kader dinilai sangat strategis. Semakin banyak anggota yang terlibat aktif, semakin besar pula daya dorong organisasi dalam menjangkau dan menyerap aspirasi masyarakat. Gerakan Rakyat tidak ingin sekadar hadir sebagai nama, tetapi sebagai kekuatan sosial-politik yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Ustad Yogi pun menyampaikan komitmennya untuk berperan aktif sebagai petugas partai. Ia menegaskan bahwa keterlibatan langsung dalam agenda organisasi adalah bentuk tanggung jawab sekaligus kontribusi nyata dalam membesarkan partai. Semangat seperti ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kader lainnya.
Agus Suryo dalam pandangannya menekankan pentingnya ketertiban administrasi sebelum organisasi memperluas aktivitasnya. Ia mendorong optimalisasi peran setiap bidang, pelengkapan fasilitas kesekretariatan, serta percepatan pengurusan dokumen legal. Organisasi yang tertib dan profesional, menurutnya, akan lebih mudah membangun kepercayaan publik.
Ia juga mengusulkan pelaksanaan “bedah AD/ART” agar seluruh pengurus memahami secara mendalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pemahaman terhadap pedoman organisasi akan memastikan setiap langkah berada dalam koridor aturan dan mencegah terjadinya kesalahpahaman internal.
Yadi menambahkan bahwa legalitas badan sosial partai perlu diperjelas agar kegiatan kemasyarakatan memiliki dasar yang sah. Ia menegaskan bahwa Gerakan Rakyat harus hadir sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat, melalui program sosial yang terencana dan berdampak nyata. Responsivitas terhadap persoalan sosial akan memperkuat citra partai sebagai organisasi yang peduli dan bertanggung jawab.
Dewan Penasehat H. Ali turut mengingatkan agar seluruh pengurus menjalankan tugas sesuai AD/ART dengan penuh keseriusan. Ia mendorong percepatan rekrutmen anggota di berbagai tingkatan agar struktur semakin solid dan representatif. Dengan jaringan yang luas dan kader yang aktif, partai akan memiliki kekuatan kolektif yang signifikan.
Rapat konsolidasi menyimpulkan bahwa struktur kepengurusan telah terbentuk lengkap dan kini memasuki tahap penyempurnaan administratif. Dalam waktu dekat, DPD akan mengusulkan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi beserta atribut kepartaian sebagai identitas legal kader.
Seluruh bidang diwajibkan menyusun program kerja yang terarah dengan mengacu pada AD/ART. Agenda pendalaman aturan organisasi akan segera dilaksanakan guna memastikan setiap pengurus memahami peran dan tanggung jawabnya secara jelas.
Melalui konsolidasi ini, DPD Gerakan Rakyat Kabupaten Kuningan di Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang solid, tertib administrasi, serta taat hukum. Dengan legalitas yang kuat dan semangat kebersamaan yang terjaga, Gerakan Rakyat optimistis mampu menjalankan peran politik dan sosial secara profesional, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.